SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kedisiplinan dan perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengawasan tersebut dinilai perlu diperkuat untuk mencegah keterlibatan aparatur dalam aktivitas yang melanggar hukum, khususnya judi online (judol) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Penegasan itu disampaikan Asep Japar saat memimpin Rapat Dinas Bulan November 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Menurut Bupati, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah tidak sebatas memastikan kehadiran dan penyelesaian pekerjaan bawahannya. Lebih dari itu, setiap pimpinan harus turut mengawasi perilaku pegawai agar tidak terjerumus dalam aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi pemerintahan.
“Jangan sampai ada staf dinas yang terlibat judi online. Ingatkan seluruh pegawai agar menjauhi judol dan obat-obatan terlarang,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pegawai yang bertugas di unit pelayanan publik seperti puskesmas. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran disiplin maupun hukum.
Namun, penguatan pengawasan terhadap aparatur juga perlu diimbangi dengan pendekatan pembinaan, edukasi, serta penerapan aturan yang objektif dan proporsional. Penanganan dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan stigma atau merugikan pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam konteks tersebut, peran perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan pengawasan internal menjadi penting untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Transparansi mekanisme pemeriksaan serta ruang klarifikasi bagi pegawai juga diperlukan agar penegakan disiplin tetap menjunjung prinsip keadilan.
Di luar persoalan kedisiplinan, rapat dinas tersebut juga diisi sejumlah agenda strategis. Di antaranya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Universitas Madani Nusantara mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait penguatan pengawasan partisipatif melalui literasi kepemiluan dan peningkatan kualitas demokrasi. Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan rencana kerja tahunan.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas capaian kinerja pengelolaan keuangan terbaik tahun 2026.
Rapat dinas juga diisi ekspose program dan capaian kinerja dari APJATEL, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pariwisata.
Penguatan pengawasan pegawai diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, kedisiplinan aparatur dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.